Jelang Pilkada Serentak, Ketua DPW PSI Kalteng Tersandung Masalah Utang Politik

Kalteng/Barito Timur, bidiksatunews.com – Suhu politik di berbagai daerah kian memanas menjelang Pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024. Di Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah, situasi turut diwarnai oleh sorotan terhadap Ketua DPW PSI Kalteng, Pancani Gandrung, yang kini menghadapi somasi terbuka terkait masalah utang piutang.

Somasi tersebut dilayangkan oleh tim kuasa hukum Ary Egahni, mantan anggota DPR RI dari Fraksi Nasdem, melalui Kantor Hukum Bias Layar dan Rekan pada Senin (29/7). Masalah bermula dari pinjaman senilai Rp 2,75 miliar yang diduga digunakan Pancani untuk kebutuhan politik dalam Pilkada Kalimantan Tengah 2020.

"Pinjaman itu diberikan dalam tiga tahap: Rp 500 juta pada tahap pertama, Rp 2 miliar pada tahap kedua, dan Rp 250 juta pada tahap ketiga," ujar Advokat Andi Kristianto, perwakilan kuasa hukum Ary Egahni, dalam konferensi pers di Palangka Raya, Senin (29/7).

Menurut Andi, somasi terbuka ini merupakan langkah terakhir setelah dua kali somasi tertutup yang dikirim sejak Juni lalu tidak mendapatkan respons. "Kami sudah memberikan peringatan sejak 2021, namun tidak ada itikad baik untuk melunasi utang tersebut," tegasnya.

Somasi ini juga disertai ancaman langkah hukum lebih lanjut jika Pancani tidak memberikan tanggapan dalam waktu yang ditentukan. Tim kuasa hukum Ary Egahni menyebut telah memiliki bukti kuat terkait pinjaman tersebut.

Kampanye Ditengah Sorotan

Sementara itu, Pancani Gandrung bersama pasangannya dalam Pilkada Bartim, Raran, tetap melanjutkan agenda kampanye di Lapangan Bola Lebo Ampah pada Sabtu (16/11/2024). 

Meski cuaca buruk dengan hujan deras dan lapangan berlumpur, kegiatan kampanye berjalan sesuai rencana.

Namun, upaya wartawan untuk mendapatkan klarifikasi langsung dari Pancani terkait somasi ini menemui jalan buntu.

Pancani tampak menghindari pertanyaan media, sehingga menimbulkan kekecewaan.

Hingga berita ini diterbitkan, Pancani belum memberikan tanggapan resmi atas somasi tersebut. 

Keheningan ini memunculkan tanda tanya besar, terlebih isu ini dapat memengaruhi dinamika politik menjelang hari pencoblosan. (red)

Related Posts: