Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *

Pengawas SPBU Kembayan Klarifikasi Adu Mulut Antar-Pengantri, Tegaskan Pelayanan Harus Sesuai SOP dan Tidak Ada Monopoli BBM

Oleh On Agustus 21, 2026

Sanggau Kalbar -www.bidiksatunes.com-
KEMBAYAN, 21 AGUSTUS 2026 — Pengawas SPBU Kembayan memberikan klarifikasi terkait adanya kejadian adu mulut antara sesama pengantri kendaraan saat mengisi Bahan Bakar Minyak (BBM). 

Pihak SPBU menegaskan bahwa kejadian tersebut bukan merupakan bentuk pertengkaran yang melibatkan pihak SPBU, melainkan cekcok antarpengantri yang terjadi akibat situasi antrean dan keterbatasan pasokan BBM di tengah kondisi musim kemarau panjang.

Pengawas SPBU Kembayan menjelaskan bahwa pihaknya berupaya menjalankan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. 

Setiap konsumen yang datang untuk mendapatkan BBM diupayakan memperoleh pelayanan secara adil, tertib dan tidak dibenarkan adanya pihak tertentu yang memonopoli pengisian.


“Saya mau sistemnya sesuai dengan SOP dan harus sama-sama dapat. Kita pun semua tahu sekarang sedang musim kemarau panjang. 

Semua harus dapat dan tidak ada yang memonopoli,” ujar Pengawas SPBU Kembayan saat memberikan klarifikasi.

Menurutnya, kondisi saat ini memang membutuhkan kesabaran dan pengertian dari seluruh masyarakat. 

Musim kemarau panjang dapat memengaruhi berbagai aktivitas masyarakat, termasuk kebutuhan terhadap BBM. 

Karena itu, antrean di SPBU perlu dikelola dengan tertib agar seluruh konsumen mendapatkan kesempatan yang sama.

Pihak SPBU juga menegaskan bahwa pelayanan tidak boleh mengutamakan seseorang secara berlebihan sementara konsumen lainnya tidak mendapatkan kesempatan. 

Prinsip yang diutamakan adalah keadilan, ketertiban dan pemerataan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Terkait adanya adu mulut antara sesama pengantri, pihak SPBU menyayangkan kejadian tersebut. 

Namun, masyarakat juga diharapkan tidak mudah terpancing emosi ketika menghadapi antrean panjang maupun keterbatasan BBM.

Antrean panjang pada dasarnya merupakan persoalan bersama yang membutuhkan kesadaran seluruh pihak. 

Konsumen diminta menghormati urutan antrean dan tidak menyerobot antrean, sementara pihak SPBU berkewajiban memberikan pelayanan sesuai prosedur.

Pengawas SPBU Kembayan kembali menegaskan bahwa pihaknya tidak menginginkan adanya monopoli dalam pelayanan BBM. 

Setiap masyarakat yang telah mengikuti ketentuan dan berada dalam antrean diharapkan memperoleh hak pelayanan secara proporsional.
“Intinya semua harus sama-sama dapat. 

Jangan sampai ada yang mengambil lebih dahulu atau memonopoli sehingga masyarakat lainnya tidak mendapatkan bagian. Kita akan tetap berusaha memberikan pelayanan sesuai SOP,” tegasnya.

Pihak SPBU juga mengimbau kepada masyarakat agar menjaga suasana tetap kondusif. 

Perbedaan pendapat maupun persoalan dalam antrean sebaiknya diselesaikan dengan komunikasi yang baik dan tidak berkembang menjadi pertengkaran.
Di sisi lain, 

masyarakat sebagai konsumen juga diharapkan memahami bahwa pihak SPBU tidak dapat mengabaikan aturan dalam melakukan pelayanan. Setiap proses pengisian harus mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.

Dengan adanya klarifikasi tersebut, pihak SPBU Kembayan berharap tidak terjadi lagi kesalahpahaman di antara masyarakat maupun pengantri. 

Seluruh pihak diharapkan dapat bekerja sama menjaga ketertiban, terutama selama kondisi musim kemarau panjang yang menyebabkan kebutuhan masyarakat terhadap BBM semakin tinggi.

Polres Sekadau Tetapkan Oknum Perawat Jadi Tersangka Pencabulan Remaja Laki-laki

Oleh On Agustus 20, 2026

www.bidiksatunews.com-
SEKADAU, Polda Kalbar - Seorang oknum perawat berinisial AH (50) ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana perkosaan dan perbuatan cabul terhadap remaja laki-laki berusia 15 tahun di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Tersangka kini ditahan di Rutan Polres Sekadau.

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Kasat Reskrim Polres Sekadau IPTU Zainal Abidin mengatakan, kasus tersebut menjadi perhatian publik, terutama setelah informasi mengenai kasus itu beredar di media sosial. Penanganannya dilakukan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Sekadau.

Peristiwa yang dilaporkan terjadi pada Minggu (2/8/2026) sekitar pukul 17.30 WIB di tempat praktik tersangka di Jalan Merdeka Timur, Desa Mungguk, Kecamatan Sekadau Hilir. Kasus tersebut diketahui keluarga setelah ibu korban mendapat kabar bahwa anaknya berada di IGD RSUD Sekadau. Setelah menjalani pemeriksaan medis, korban menceritakan dugaan peristiwa yang dialaminya kepada keluarga yang kemudian melaporkannya ke Polres Sekadau pada Senin (3/8/2026).

"Unit PPA Satreskrim kemudian menindaklanjuti laporan dengan memeriksa korban, pelapor dan sejumlah saksi, melakukan pengecekan tempat kejadian perkara, visum et repertum, serta mengamankan sejumlah barang bukti," ungkap IPTU Zainal, Kamis (20/8).

Setelah melalui gelar perkara dan berdasarkan dua alat bukti yang sah, penyidik menetapkan AH sebagai tersangka pada Senin (10/8). Tersangka kemudian memenuhi panggilan penyidik pada Selasa (18/8) dan menjalani pemeriksaan dengan didampingi kuasa hukum.

IPTU Zainal menuturkan, setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, penyidik melakukan penangkapan dan penahanan terhadap AH untuk kepentingan proses penyidikan lebih lanjut. Penahanan dilakukan berdasarkan dua alat bukti yang sah.

"AH disangkakan dengan Pasal 473 ayat (4) dan/atau Pasal 473 ayat (1), Pasal 473 ayat (2) huruf b, Pasal 473 ayat (3) huruf a, b dan c, dan/atau Pasal 414 ayat (1) huruf b dan Pasal 415 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana," tuturnya.

Penyidikan masih berlanjut dan korban juga mendapatkan pendampingan dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sekadau.

"Kami memahami kasus ini mendapat perhatian masyarakat. Kami mengimbau agar seluruh pihak menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan mempercayakan penanganannya kepada pihak kepolisian," pungkas IPTU Zainal.

Rekor Peserta! Tradisi Nuba Ensilat dan Peringatan HUT RI ke-81 Satukan Masyarakat Lintas Suku dan Agama di Silat Hilir.

Oleh On Agustus 17, 2026


www.bidiksatunews com
18/Agustus/2026
SILAT HILIR – Suasana Sungai Ensilat mendadak ramai dan penuh sukacita saat ribuan warga dari Kecamatan Silat Hilir hingga berbagai daerah pelosok berbondong-bondong memadati aliran sungai untuk mengikuti tradisi tahunan Nuba Ensilat.

Tradisi menangkap ikan bersama ini bertepatan dengan momen Peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, mengusung semangat persatuan dan silaturahmi antarwarga.
Berdasarkan spanduk utama yang terbentang anggun di tepi sungai, perhelatan kali ini mencetak rekor peserta terbanyak sepanjang sejarah penyelenggaraannya. Acara adat ini mengusung tema "Bersatu Padu dalam Silaturahmi Lintas Suku Agama Silat Hilir", mempertegas peran tradisi lokal sebagai perekat persaudaraan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat.

Sejak pagi hari, ratusan perahu kayu tampak hilir mudik menyusuri keruhnya air Sungai Ensilat. Para warga—mulai dari pemuda, orang tua, hingga anak-anak—turut terjun langsung ke sungai membawa berbagai alat tangkap tradisional seperti tombak ikan (numbak), jaring, tangguk, hingga bubu. Sorak-sorai dan gelak tawa pecah setiap kali ada peserta yang berhasil menombak atau menangkap ikan besar.
Tidak hanya masyarakat lokal Silat Hilir, pendatang dari berbagai daerah tetangga pun antusias berpartisipasi dalam perayaan tradisi ini. Selain menjaga kearifan lokal warisan leluhur dalam memanfaatkan sumber daya alam secara bijak, momen ini juga menjadi ajang pesta rakyat yang mempererat tali persaudaraan antarwarga tanpa memandang latar belakang suku maupun agama.

Tradisi Nuba Ensilat tahun ini berhasil membuktikan bahwa nilai-nilai kebudayaan lokal mampu berjalan seiring dengan semangat kemerdekaan, menciptakan harmoni, kebersamaan, dan kebanggaan bersama bagi masyarakat Silat Hilir.



Penulis: bambang

Sinergi Pemkab Sintang dan Awak Media untuk Kemajuan yang Aman dan Kondusif.

Oleh On Agustus 16, 2026

www.bidiksatunews com.
Suasana hangat dan penuh keakraban menyelimuti sebuah pertemuan di salah satu kafe di Sintang pada Minggu (17/08/2026) siang.

Acara ini dihadiri langsung oleh Bupati Sintang beserta jajarannya dan rekan-rekan media lokal maupun nasional yang bertugas di Kabupaten Sintang.

Pertemuan ini merupakan inisiatif strategis untuk memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers, demi mewujudkan Kabupaten Sintang yang semakin maju, aman, dan kondusif.

Bupati Sintang, dalam sambutannya, menekankan betapa krusialnya peran media dalam pembangunan daerah.

"Rekan-rekan media adalah mitra strategis kami. Sinergi ini sangat penting, bukan hanya untuk menyebarluaskan informasi mengenai program pembangunan, tetapi juga sebagai sarana kontrol sosial dan pemberi masukan yang konstruktif bagi pemerintah," ujarnya.

Bupati menambahkan bahwa informasi yang akurat dan berimbang dari media sangat diperlukan untuk menjaga suasana damai dan kondusif di tengah masyarakat.

Di tempat yang sama, salah satu perwakilan awak media yang mengenakan seragam bertuliskan "PERS," Bapak Bambang, menyambut baik inisiatif ini. "Kami sangat mengapresiasi upaya Pak Bupati yang selalu terbuka dan memberikan ruang bagi media untuk berinteraksi. 

Kerja sama ini penting agar kami dapat menyajikan berita yang tidak hanya informatif tetapi juga edukatif dan menyejukkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama menangkal hoax dan membangun optimisme masyarakat," tuturnya dengan penuh semangat sembari menunjukkan simbol kepalan tangan tanda solidaritas.

Seorang tokoh masyarakat, Bapak Budi, yang juga hadir dalam kesempatan tersebut dan memberikan simbol jempol, mengutarakan dukungannya.

Menurutnya, pertemuan seperti ini dapat mempererat tali silaturahmi dan membangun kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui perantara media.

"Ini adalah langkah yang sangat positif. Keharmonisan hubungan ini pasti akan membawa dampak baik bagi kemajuan Sintang.

Kami sebagai warga merasa lebih tenang dan terlibat karena informasi yang kami terima jelas dan terpercaya," ucapnya.

Pertemuan ini berlangsung di sebuah kafe yang nyaman, Jalan Dharma Putra, Sintang. Para peserta tampak akrab, berdiskusi santai sembari menikmati hidangan.
Di akhir acara, Bupati dan perwakilan media berfoto bersama dengan penuh keyakinan dan semangat kebersamaan. Sinergi ini diharapkan terus terjaga dan semakin kuat, menjadi fondasi bagi Sintang yang lebih baik di masa depan.


Penulis: Bambang

Muspika Silat Hilir Tertibkan Aktivitas Pertambangan Tanpa Izin di Desa Perigi

Oleh On Agustus 16, 2026

Kapolres Kapuas Hulu Polda Kalbar -www.bidiksatunews.com-Muspika Kecamatan Silat Hilir melaksanakan kegiatan pengecekan sekaligus penertiban terhadap aktivitas Pekerja Pertambangan Tanpa Izin (PETI) di wilayah Desa Perigi, Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Minggu (16/8/2026).

Kegiatan yang dimulai sekitar pukul 12.30 WIB tersebut dipimpin oleh Camat Silat Hilir EDY SUHARTA, S.E., M.M., bersama Kapolsek Silat Hilir IPDA AMARULLAH ABIDIN, S.Tr.K., Kepala Desa Perigi YUSYANDI, Ps. Kanit Intel BRIPKA ALI SYAFARUDDIN, Bhabinkamtibmas BRIGADIR WAYAN PRADITA, BA. Polsek BRIPDA RYO INDRASINGH RAY serta sekitar lima orang warga.
Tim Muspika bersama masyarakat melakukan pengecekan dengan menyusuri jalur darat menggunakan lima unit kendaraan roda dua. Kegiatan tersebut menyasar sejumlah lokasi yang sebelumnya diduga digunakan untuk aktivitas pertambangan tanpa izin di wilayah Desa Perigi.

Dari hasil pengecekan, petugas tidak menemukan adanya aktivitas pekerja PETI di lokasi. Namun, petugas menemukan bekas peralatan yang diduga digunakan untuk kegiatan pertambangan serta bekas pembakaran di lokasi.
Sebagai bentuk pencegahan dan penegasan larangan, petugas kemudian memasang banner imbauan agar masyarakat tidak melakukan aktivitas Pertambangan Tanpa Izin (PETI).

Kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut atas perintah pimpinan dalam rangka memberikan sosialisasi kepada masyarakat sekaligus melakukan penindakan apabila masih ditemukan aktivitas PETI di wilayah Kecamatan Silat Hilir.
Muspika Kecamatan Silat Hilir juga mengimbau masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin karena selain melanggar ketentuan hukum, aktivitas tersebut berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan dan dampak negatif bagi masyarakat sekitar.

Kepolisian melalui Unit Binmas dan Bhabinkamtibmas akan terus meningkatkan kegiatan sambang serta memberikan edukasi kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban dan kelestarian lingkungan di wilayah Kecamatan Silat Hilir.

Kegiatan pengecekan dan penertiban selesai sekitar pukul 14.00 WIB dalam keadaan aman dan kondusif.

Isi Pulsa Listrik Rp50 Ribu, Warga Pertanyakan Selisih Saldo dan Jumlah kWh yang Masuk ke Meteran

Oleh On Agustus 15, 2026

Kapuas Hulu,www.bidiksatunews.com — Sebuah transaksi pembelian token listrik prabayar senilai Rp50.000 melalui aplikasi DANA menjadi perhatian setelah pemilik meteran mempertanyakan jumlah energi listrik yang diterima dan saldo yang terlihat pada meteran.

Berdasarkan bukti transaksi yang ditunjukkan, pembelian dilakukan pada 15 Agustus 2026 pukul 19.16 WIB. Pada struk tersebut tercatat “Token Listrik 50Rb” dengan nomor meter 56607876929 dan jumlah energi yang tercantum sebesar 31,5 kWh. Sementara itu, total pembayaran yang tertera pada aplikasi DANA adalah Rp51.800, dengan metode pembayaran menggunakan saldo DANA.

Setelah token dimasukkan ke meteran listrik, layar meter menunjukkan angka sekitar 35,94 kWh. Kondisi inilah yang kemudian menimbulkan pertanyaan dari pemilik meteran mengenai bagaimana perhitungan token listrik tersebut dilakukan.

Pemilik mempertanyakan, jika pembelian token listrik yang disebut bernilai Rp50.000, mengapa terdapat perbedaan antara nominal pembayaran, jumlah kWh yang tercantum pada bukti transaksi, serta angka yang terlihat pada meteran setelah token dimasukkan.

Menurut pemilik, apabila perhitungan dilakukan secara sederhana, terdapat angka yang dianggap belum jelas. Ia memperkirakan dari nominal Rp50.000 terdapat selisih sekitar Rp13.060, bahkan masih memperkirakan adanya saldo sekitar Rp500 yang sebelumnya berada di dalam meteran.

Namun demikian, angka tersebut perlu dipastikan kembali melalui rincian resmi karena nominal uang tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah kWh. Token listrik prabayar dikonversikan menjadi energi listrik berdasarkan tarif listrik, golongan pelanggan, serta komponen lain yang berlaku. Karena itu, selisih nominal tidak otomatis berarti uang tersebut hilang atau tidak masuk ke meteran.

Yang juga menjadi perhatian adalah adanya perbedaan angka antara struk transaksi dan tampilan meteran. Bukti DANA mencantumkan 31,5 kWh, sedangkan layar meteran setelah transaksi terlihat menunjukkan sekitar 35,94 kWh. Perbedaan ini bisa saja terjadi karena angka pada meteran merupakan saldo kWh yang tersisa setelah ditambahkan token, termasuk kemungkinan adanya saldo sebelumnya.

Dengan demikian, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui secara pasti berapa saldo kWh sebelum token dimasukkan, berapa kWh yang ditambahkan dari token, serta apakah terdapat pemakaian listrik antara waktu transaksi dan saat meter difoto.
Warga Minta Transparansi Perhitungan

Persoalan tersebut bukan semata-mata mengenai besar kecilnya nominal, tetapi lebih kepada transparansi dan kejelasan perhitungan token listrik prabayar. Masyarakat tentu ingin mengetahui secara jelas ke mana setiap komponen pembayaran yang dilakukan melalui aplikasi pembelian token listrik.

Apalagi pada bukti transaksi tercantum total pembayaran Rp51.800, sementara produk yang dibeli tertulis Token Listrik 50Rb. Perbedaan Rp1.800 tersebut juga perlu dijelaskan apakah merupakan biaya layanan, biaya administrasi, atau komponen lainnya dalam transaksi.
Di sisi lain, angka 31,5 kWh yang tercantum pada bukti transaksi juga perlu dibandingkan dengan kondisi meteran sebelum dan sesudah pengisian. Pemeriksaan tersebut penting agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menilai transaksi.

Pemilik meteran berharap pihak terkait, baik penyedia layanan pembayaran maupun pihak yang berwenang menangani layanan listrik, dapat memberikan penjelasan yang mudah dipahami masyarakat mengenai mekanisme penghitungan token listrik.

Bukan Menuduh, Tetapi Meminta Kejelasan
Pertanyaan yang disampaikan ini bukan bermaksud menuduh adanya kesalahan atau penyimpangan dalam transaksi. Sebaliknya, masyarakat membutuhkan penjelasan yang transparan berdasarkan data agar setiap transaksi dapat dipahami dengan baik.

Jika memang terdapat biaya administrasi atau biaya layanan, sebaiknya rincian tersebut ditampilkan secara jelas. Begitu pula apabila perbedaan angka pada meteran disebabkan oleh saldo sebelumnya atau pemakaian listrik, hal tersebut juga perlu diterangkan.

Dengan adanya penjelasan yang terbuka, masyarakat tidak perlu menerka-nerka mengenai perbedaan antara nominal pembelian, jumlah kWh yang diterima, dan saldo yang tampil pada meteran.

Pertanyaan utama yang kini muncul adalah: bagaimana rincian perhitungan dari pembayaran Rp51.800 tersebut hingga menghasilkan token sebesar 31,5 kWh, dan bagaimana angka 35,94 kWh pada meteran setelah token dimasukkan dapat dijelaskan?

Untuk memastikan persoalan tersebut, diperlukan pengecekan riwayat transaksi, kondisi saldo kWh sebelum pengisian, nomor meter, serta rincian resmi token yang dibeli.
Masyarakat berharap setiap transaksi listrik prabayar dapat memberikan informasi yang jelas, transparan, dan mudah dipahami, sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai ke mana selisih pembayaran dan bagaimana jumlah kWh dihitung.

Catatan: Berdasarkan bukti yang terlihat pada gambar, angka yang tercantum pada struk adalah 31,5 kWh, sedangkan meter menunjukkan sekitar 35,94 kWh. Karena itu, sebelum menyimpulkan adanya kekurangan atau potongan Rp13.060, perlu dilakukan verifikasi terhadap saldo awal meter dan rincian biaya transaksi.

Polsek Silat Hilir Klarifikasi Pemberitaan Media Online, Warga Tegaskan Tidak Ada Setoran atau Pungli PETI

Oleh On Agustus 12, 2026

www.bidiksatunews.com-
Kapuas Hulu – Polsek Silat Hilir melaksanakan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket) dan klarifikasi kepada sejumlah warga Kecamatan Silat Hilir terkait pemberitaan yang beredar di salah satu media online mengenai dugaan adanya setoran atau pungutan liar (pungli) yang dikaitkan dengan aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Minggu, 9 Agustus 2026, mulai pukul 12.10 WIB hingga pukul 18.00 WIB. Kegiatan dilakukan oleh Kapolsek Silat Hilir Ipda Amarullah Abidin, S.Tr.K., M.H., Kanit Intel Polsek Silat Hilir Bripka Ali Syafaruddin, serta Bhabinkamtibmas Brigpol Wayan Pradit, S.AP.
Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan klarifikasi kepada sejumlah warga yang namanya tercantum dalam lembaran kertas yang kemudian digunakan sebagai bagian dari pemberitaan media online. Warga yang diklarifikasi selanjutnya menyampaikan keterangan melalui video testimoni terkait pemberitaan tersebut.

Berdasarkan hasil klarifikasi, warga menyampaikan bahwa selama ini tidak pernah memberikan setoran maupun mengalami pungutan liar yang dilakukan oleh oknum anggota Polsek Silat Hilir terkait aktivitas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Adapun warga yang memberikan keterangan dalam video testimoni tersebut yakni Megawati dari Desa Nanga Nuar, Heri dari Desa Bongkong, Suhariana dari Dusun Sungai Mali Desa Seberu, Harun dan Suradi dari Desa Pangeran, Muhana dari Desa Perigi, serta Amir dari Desa Penai.

Kegiatan Pulbaket dan klarifikasi ini dilakukan sebagai langkah untuk memperoleh informasi secara langsung dari masyarakat serta memastikan kebenaran informasi yang beredar di ruang publik.

Polsek Silat Hilir menegaskan bahwa klarifikasi tersebut merupakan bagian dari upaya memperoleh fakta dan keterangan dari pihak-pihak yang disebut maupun berkaitan dengan pemberitaan, sehingga informasi yang berkembang di masyarakat dapat disikapi berdasarkan data dan keterangan yang diperoleh di lapang

KLARIFIKASI APMS SUNGAI SEMITAU: PELAYANAN BBM DI WILAYAH PERAIRAN DISEBUT SUDAH SESUAI SOP

Oleh On Agustus 10, 2026


Lihat kondisi apakah APMS DI AIR ATAU DI SUNGAI. KALAU DI SUNGAI WAJAR PAKAI JERIGEN NGAMBIL BBM UNTUK ISI MOBIL.
Kapuas Hulu -www.bidiksatunews.com-


Semitau, 11 Agustus 2026 — Pengelola APMS yang berada di wilayah Kecamatan Semitau memberikan klarifikasi terkait adanya anggapan bahwa aktivitas pelayanan BBM di kawasan sungai Semitau merupakan suatu pelanggaran.

Pihak APMS menegaskan bahwa pelayanan yang dilakukan selama ini telah disesuaikan dengan kondisi geografis dan kebutuhan masyarakat di wilayah Kecamatan Semitau, khususnya masyarakat yang menggunakan kendaraan maupun sarana transportasi air.

Menurut pihak pengelola, kondisi di lapangan harus menjadi perhatian. Sebab, masyarakat yang menggunakan speed boat, perahu motor maupun kendaraan lainnya tetap membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitas sehari-hari.
“Pelayanan kami di APMS sudah sesuai SOP. 

Tidak mungkin mobil turun ke sungai untuk mengisi langsung ke tangki kendaraan. Kalau masyarakat membutuhkan BBM untuk kendaraan atau speed boat, tentu harus menggunakan wadah seperti jerigen yang disesuaikan dengan kebutuhan,” jelas pihak APMS.

Pihak APMS juga mempertanyakan bagaimana masyarakat pengguna transportasi air dapat memperoleh BBM apabila pelayanan di kawasan tersebut dianggap tidak diperbolehkan, sementara kendaraan air tidak mungkin dibawa ke darat untuk mengisi BBM seperti kendaraan roda empat pada umumnya.

“Apakah masyarakat yang mengisi BBM untuk mobil dan speed boat harus menggunakan kantong plastik? Tentu tidak. 

Penggunaan wadah yang sesuai justru diperlukan agar BBM dapat dibawa dan digunakan sesuai kebutuhan,” tegasnya.

MOBIL TIDAK MUNGKIN TURUN KE SUNGAI
Pihak APMS menjelaskan bahwa kondisi geografis Kecamatan Semitau berbeda dengan daerah yang memiliki akses SPBU di daratan dengan fasilitas pengisian langsung ke kendaraan.

Untuk kendaraan roda empat yang membutuhkan BBM, pengisian secara langsung tetap harus dilakukan melalui fasilitas yang memungkinkan. 

Namun apabila BBM tersebut akan digunakan untuk keperluan masyarakat di kawasan perairan, maka diperlukan wadah pengangkutan yang sesuai.

“Tidak mungkin mobil turun ke sungai hanya untuk mengisi BBM. 

Begitu juga speed boat tidak mungkin masuk ke tempat pengisian kendaraan di darat seperti mobil. Karena itu harus ada mekanisme pelayanan yang menyesuaikan kondisi masyarakat,” ungkapnya.

JIKA ADA SPBU, MASYARAKAT TETAP MEMILIKI KEBUTUHAN BERBEDA

Pihak APMS juga menyampaikan bahwa keberadaan SPBU di suatu kecamatan, apabila tersedia, tidak serta-merta menghilangkan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan BBM untuk sarana transportasi air.

Kebutuhan BBM masyarakat tidak hanya untuk kendaraan roda empat, tetapi juga untuk speed boat, perahu motor, kendaraan operasional masyarakat, serta aktivitas ekonomi lainnya yang bergantung pada transportasi sungai.

Karena itu, menurut pihak APMS, persoalan pelayanan BBM harus dilihat secara utuh dan berdasarkan kondisi nyata di lapangan, bukan hanya dari sudut pandang kendaraan darat.

MINTA PEMERIKSAAN DILAKUKAN SECARA OBJEKTIF

Pihak APMS menyatakan siap apabila terdapat pemeriksaan dari instansi berwenang terkait mekanisme pelayanan BBM. 

Namun, pemeriksaan diharapkan dilakukan secara objektif dengan melihat kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, mekanisme penyaluran, serta dokumen dan ketentuan yang berlaku.
“Kami tidak keberatan apabila ada pemeriksaan dari pihak yang berwenang. 

Silakan diperiksa apakah pelayanan kami sesuai ketentuan atau tidak. Yang kami harapkan adalah jangan langsung dikatakan melakukan pelanggaran sebelum ada pemeriksaan dan dasar yang jelas,” katanya.


Pihak APMS juga menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tetap harus memperhatikan aspek keselamatan, ketertiban, pencatatan penyaluran, serta ketentuan yang berlaku dalam pendistribusian BBM.


APMS: JANGAN SAMPAI MASYARAKAT MENJADI KORBAN


Lebih lanjut, pihak APMS berharap persoalan ini tidak justru berdampak kepada masyarakat yang sehari-hari membutuhkan BBM untuk menjalankan aktivitasnya.

Masyarakat di wilayah sungai sangat bergantung terhadap transportasi air. 

BBM menjadi salah satu kebutuhan penting untuk mendukung mobilitas masyarakat, aktivitas perdagangan, pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga kegiatan ekonomi lainnya.

Karena itu, pihak APMS meminta agar persoalan pelayanan BBM di Kecamatan Semitau dapat dilihat secara proporsional.

“Yang paling penting adalah pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dan dilakukan sesuai aturan. 

Kalau memang ada ketentuan yang harus diperbaiki, kami siap mengikuti arahan instansi yang berwenang,” pungkasnya.

Klarifikasi ini disampaikan sebagai bentuk penjelasan dari pihak APMS terkait pelayanan BBM di wilayah sungai Kecamatan Semitau. 

Untuk menentukan apakah suatu kegiatan benar-benar merupakan pelanggaran atau tidak, diperlukan pemeriksaan dan penilaian dari instansi yang memiliki kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.--(TIM RED)

LEMKARI Sintang Raih Juara Umum Karate Pelajar Se-Kapuas Raya, Yohanes Rumpak: Prestasi Ini Hasil Kerja Keras dan Pembinaan Generasi Muda

Oleh On Agustus 08, 2026

Kalbar -www.bidiksatunews.com-
SINTANG, 9 Agustus 2026 — Prestasi membanggakan kembali ditorehkan Lembaga Karate-Do Indonesia (LEMKARI) Cabang Sintang setelah berhasil meraih Juara Umum dalam pertandingan karate tingkat SD, SMP dan SMA se-Kapuas Raya yang dilaksanakan di Kabupaten Melawi pada 23 Juli 2026.

Keberhasilan tersebut menjadi bukti nyata hasil pembinaan atlet-atlet muda LEMKARI Sintang yang dilakukan secara berkelanjutan. 

Para karateka muda Sintang mampu menunjukkan kemampuan terbaiknya dan bersaing dengan peserta dari berbagai daerah di wilayah Kapuas Raya.

Ketua LEMKARI Sintang Yohanes Rumpak Sampaikan Apresiasi
Ketua LEMKARI Cabang Sintang Yohanes Rumpak, S.Pd., M.M., dalam sambutannya menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas perjuangan para atlet, pelatih, pengurus serta orang tua yang selama ini memberikan dukungan terhadap perkembangan olahraga karate di Kabupaten Sintang.
Menurut Yohanes Rumpak, gelar juara umum yang diraih bukan semata-mata hasil pertandingan, melainkan buah dari proses pembinaan, kedisiplinan, latihan yang konsisten serta semangat para atlet muda untuk membawa nama baik Kabupaten Sintang.

Ia menegaskan bahwa LEMKARI Sintang memiliki komitmen untuk terus memberikan ruang kepada generasi muda agar dapat berkembang melalui olahraga, khususnya cabang karate.
“Prestasi ini adalah hasil kerja keras bersama. 

Anak-anak kita telah menunjukkan semangat, disiplin dan keberanian dalam bertanding. 
Tentunya kami sangat bangga karena mereka mampu membawa nama baik Sintang dan meraih Juara Umum tingkat SD, SMP dan SMA se-Kapuas Raya,” demikian inti sambutan Yohanes Rumpak.
Ia juga memberikan penghargaan kepada para pelatih yang telah mendampingi atlet sejak proses latihan hingga pertandingan. 

Menurutnya, keberhasilan seorang atlet tidak terlepas dari peran pelatih yang secara konsisten membimbing teknik, mental dan karakter para karateka.

Bupati Sintang dan Ketua KONI Turut Hadir
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Bupati Sintang, Ketua KONI, serta jajaran pengurus LEMKARI Sintang. 

Kehadiran para pemangku kepentingan olahraga tersebut menjadi bentuk dukungan terhadap perkembangan olahraga dan pembinaan generasi muda di Kabupaten Sintang.

Kehadiran Bupati Sintang dan Ketua KONI juga menjadi motivasi bagi para atlet dan pengurus LEMKARI untuk terus meningkatkan prestasi di berbagai ajang pertandingan, baik tingkat daerah, provinsi maupun nasional.
Yohanes Rumpak menyampaikan bahwa dukungan pemerintah daerah dan KONI sangat penting dalam membangun ekosistem olahraga yang sehat. 

Menurutnya, prestasi atlet tidak dapat dibangun secara instan, tetapi membutuhkan pembinaan yang terarah, dukungan fasilitas, pelatih yang kompeten serta perhatian terhadap para atlet.

Juara Umum Jadi Motivasi untuk Pembinaan Berkelanjutan
Gelar Juara Umum pertandingan karate pelajar se-Kapuas Raya di Kabupaten Melawi pada 23 Juli 2026 menjadi momentum penting bagi LEMKARI Sintang.

Prestasi tersebut diharapkan tidak membuat para atlet cepat berpuas diri. 

Sebaliknya, keberhasilan tersebut harus menjadi motivasi untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuan.

LEMKARI Sintang juga terus mendorong agar olahraga karate tidak hanya menghasilkan atlet berprestasi, tetapi juga membentuk generasi muda yang memiliki karakter disiplin, tangguh, sportif, bertanggung jawab dan menghormati orang lain.
Menurut Yohanes Rumpak, nilai-nilai tersebut merupakan bagian penting dari pendidikan olahraga.

“Kita ingin anak-anak tidak hanya menjadi juara di atas matras, tetapi juga menjadi generasi muda yang memiliki karakter, disiplin dan mampu memberikan kontribusi positif bagi masyarakat,” ujarnya dalam pesan yang disampaikan kepada jajaran pengurus dan atlet.

Pengurus dan Orang Tua Berperan Penting
Selain atlet dan pelatih, keberhasilan LEMKARI Sintang juga tidak terlepas dari dukungan jajaran pengurus serta orang tua atlet.

Para orang tua dinilai memiliki peran besar karena terus memberikan dukungan kepada anak-anak mereka untuk mengikuti latihan dan berbagai kejuaraan. Dukungan tersebut menjadi salah satu kekuatan dalam proses pembinaan atlet sejak usia dini.

LEMKARI Sintang berharap prestasi di Kabupaten Melawi dapat menjadi langkah awal untuk melahirkan lebih banyak karateka berprestasi dari Kabupaten Sintang.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah daerah, KONI, pengurus LEMKARI, pelatih dan orang tua, pembinaan atlet diharapkan semakin terarah sehingga mampu membawa nama Kabupaten Sintang di tingkat Provinsi Kalimantan Barat bahkan hingga tingkat nasional.

Bukan Sekadar Mengejar Medali
LEMKARI Sintang menegaskan bahwa pembinaan karate bukan hanya berorientasi pada perolehan medali. 

Lebih jauh, olahraga bela diri tersebut menjadi sarana membentuk mental dan kepribadian anak-anak sejak usia dini.

Kemenangan sebagai Juara Umum di Kabupaten Melawi pada 23 Juli 2026 menjadi bukti bahwa pembinaan yang dilakukan secara konsisten mulai membuahkan hasil.

Pada akhirnya, prestasi tersebut bukan hanya milik atlet, melainkan menjadi kebanggaan bersama LEMKARI Sintang, masyarakat Kabupaten Sintang serta dunia olahraga di Kalimantan Barat.


Reporter: Tim Media
Nasional, 9 Agustus 2026

Bhakti Polri Redam Debu Kemarau, Polres Sekadau dan Damkar Siram Jalan Permukiman Warga

Oleh On Agustus 07, 2026

Polres Sekadau Polda Kalbar,www.bidiksatunews.com,
SEKADAU, Polda Kalbar - Musim kemarau yang melanda Kabupaten Sekadau menyebabkan sejumlah ruas jalan dipenuhi debu, terutama pada jalan yang belum beraspal. Untuk membantu mengurangi dampaknya, Polres Sekadau bersama Dinas Damkar Kabupaten Sekadau menggelar Bhakti Polri untuk Masyarakat dengan menyiram ruas jalan di sepanjang Dusun Sejirak hingga Dusun Lamau, Desa Perongkan, Kecamatan Sekadau Hulu, Jumat (7/8/2026).
Kegiatan diawali dengan apel yang dipimpin Waka Polres Sekadau Kompol Samsul Bakri. Apel diikuti Kabagops AKP Sugiyanto, Kasat Intelkam IPTU Arsoni Andana Sitio, Kasat Binmas IPTU Suyatman, Kasat Samapta IPTU Insan Malau, Kepala Dinas Damkar Kabupaten Sekadau Eko Sulistyo, personel gabungan Polres Sekadau, serta personel Damkar Kabupaten Sekadau.

Usai apel, rombongan bergerak menuju lokasi menggunakan satu unit Armoured Water Cannon (AWC) milik Polres Sekadau dan satu unit mobil pemadam kebakaran milik Damkar Kabupaten Sekadau. Penyemprotan diprioritaskan pada ruas jalan yang belum beraspal di sepanjang Dusun Sejirak hingga Dusun Lamau yang selama musim kemarau dipenuhi debu akibat lalu lintas kendaraan.
Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Plt Kasi Humas Polres Sekadau IPDA Iwan Kurniawan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap masyarakat yang terdampak musim kemarau, khususnya di wilayah dengan kondisi jalan yang berdebu.

"Musim kemarau menyebabkan kondisi jalan menjadi lebih kering sehingga debu mudah beterbangan dan mengganggu aktivitas masyarakat maupun pengguna jalan. Karena itu, kami bersama Damkar melakukan penyemprotan jalan untuk membantu mengurangi debu pada ruas jalan yang menjadi akses masyarakat," ujar Iwan.
Selain penyemprotan jalan, personel Polres Sekadau juga membagikan masker kepada pengguna jalan yang melintas sebagai upaya mengurangi paparan debu selama musim kemarau.

Iwan menuturkan, kegiatan tersebut merupakan sinergi Polres Sekadau dan Pemerintah Kabupaten Sekadau dalam mengurangi dampak musim kemarau, khususnya debu di ruas jalan yang belum beraspal. Upaya itu diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dan keselamatan masyarakat saat beraktivitas maupun berkendara.

"Kami berharap penyemprotan jalan ini dapat mengurangi debu sehingga masyarakat dapat beraktivitas dan berkendara dengan lebih nyaman serta aman," tuturnya.

Polres Sekadau Bagikan Air Mineral kepada Pengendara saat Patroli di SPBU

Oleh On Agustus 07, 2026

Polres Sekadau Polda Kalbar,www.bidiksatunews.com,
SEKADAU, Polda Kalbar - Personel Sat Samapta Polres Sekadau membagikan air mineral kepada pengendara yang mengantre untuk mengisi bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat, Jumat (7/8/2026).

Kegiatan tersebut dilakukan saat patroli yang dipimpin Kasat Samapta Polres Sekadau IPTU Insan Malau. Selain menyasar SPBU, patroli juga dilakukan di kawasan pasar dan ruas jalan yang menjadi pusat aktivitas masyarakat.
Di SPBU, personel menghampiri pengendara yang sedang mengantre sambil membagikan air mineral. Sejumlah pengendara menerima air mineral tersebut dan menyampaikan apresiasi kepada personel yang bertugas.

Kapolres Sekadau AKBP Andhika Wiratama melalui Plt Kasi Humas IPDA Iwan Kurniawan mengatakan pembagian air mineral merupakan inisiatif personel setelah melihat banyak masyarakat harus menunggu cukup lama di tengah cuaca panas.
"Personel melihat antrean kendaraan cukup panjang dan masyarakat harus menunggu di bawah terik matahari. Dari situ muncul inisiatif untuk membagikan air mineral. Harapannya sederhana, semoga bisa sedikit membantu warga yang sedang mengantre," kata Iwan.

Ia mengatakan, dalam beberapa hari terakhir Polres Sekadau meningkatkan patroli di sejumlah lokasi sebagai upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Harkamtibmas) serta keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (Kamseltibcar Lantas).

Menurut dia, patroli juga dimanfaatkan untuk berdialog dengan masyarakat dan menyampaikan pesan-pesan kamtibmas.

"Saat patroli, personel kami dorong untuk peka terhadap kondisi di lapangan. Kalau ada hal yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat, tentu akan kami lakukan," pungkas Iwan.

Suara Merdu Tanpa Polusi Suara": Kapolsek Sepauk 'Gempur' SMAN 1 Sepauk, Edukasi Siswa Tertib Lalu Lintas Tanpa Knalpot Brong.

Oleh On Agustus 06, 2026

www.bidiksatunews com
SEPAUK – Suara bising knalpot yang seringkali meresahkan masyarakat di jalan raya kini menjadi perhatian serius aparat Kepolisian Sektor Sepauk.

Dalam upaya menciptakan lingkungan yang tenang, aman, dan kondusif, Kapolsek Sepauk iptu Abdul hadi. S.H M.H. turun langsung ke sekolah untuk memberikan arahan tegas namun humanis kepada para siswa-siswi SMAN 1 Sepauk agar segera meninggalkan penggunaan knalpot brong, yang dinilai mengganggu ketertiban umum.
Aksi edukatif ini berlangsung pada hari jum,at  ( 7./Agustus 2026 ) di halaman SMAN 1 Sepauk. Pihak kepolisian tidak hanya memberikan teguran, tetapi juga melakukan pendekatan preventif-edukatif dengan memeriksa langsung kendaraan para siswa yang terparkir di sekolah.

Dalam kesempatan tersebut, Kapolsek Sepauk didampingi oleh beberapa anggotanya, menyisir parkiran sepeda motor siswa. Terlihat Kapolsek, yang membawa tas punggung dan sedang memeriksa ponselnya, memberikan arahan kepada beberapa siswa laki-laki berseragam Pramuka dan seragam batik yang berdiri di dekat motor-motor mereka.
Dasar Hukum dan Pasal Larangan
Kapolsek menekankan bahwa penggunaan knalpot brong, atau knalpot yang tidak sesuai spesifikasi teknis bawaan pabrik, bukan hanya masalah etika, tetapi telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
Kepada para siswa, kepolisian menjelaskan dasar hukum yang mengikat.

Pasal 285 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2009: Pasal ini berbunyi, "Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)."
"Kami menyayangi kalian, adik-adik siswa. Masa depan kalian masih panjang.

Gunakan kendaraan dengan bijak, jangan modifikasi knalpot yang justru merugikan diri sendiri dengan sanksi tilang atau bahkan denda, serta mengganggu kenyamanan warga lainnya," ujar Kapolsek Sepauk dalam arahannya.





Pihak sekolah SMAN 1 Sepauk menyambut positif kegiatan ini. Arahan dari kepolisian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para siswa akan pentingnya tertib lalu lintas sejak dini dan menciptakan suasana belajar yang lebih tenang tanpa gangguan polusi suara di sekitar sekolah.

Kegiatan berjalan lancar, tertib, dan diakhiri dengan komitmen bersama dari para siswa untuk mendukung program gerakan tanpa knalpot brong di wilayah Sepauk.


Penulis: Bambang

Wujud Kepedulian Polsek Sepauk, Kapolsek IPTU Abdul Hadi Gelar Aksi "Jumat Berbagi" Menyasar Warga Kurang Mampu.

Oleh On Agustus 06, 2026

www.bidiksatunews com
7/Agustus/2026
SEPAUK – Polsek Sepauk kembali menunjukkan komitmennya untuk selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban (kamtibmas), tetapi juga dalam aksi sosial kemanusiaan.

Melalui program "Jumat Berbagi", Kapolsek Sepauk IPTU Abdul Hadi, S.H., M.H., bersama personelnya menyambangi langsung rumah-rumah warga kurang mampu di wilayah Kecamatan Sepauk.
Dalam kegiatan ini, Kapolsek beserta jajaran mendatangi pemukiman warga secara langsung (door-to-door) untuk menyerahkan bantuan sembako dan kebutuhan pokok. Bantuan ini ditujukan kepada masyarakat lansia dan keluarga prasejahtera yang membutuhkan uluran tangan.

Kapolsek Sepauk IPTU Abdul Hadi, S.H., M.H., menyampaikan bahwa aksi sosial ini merupakan bentuk kepedulian tulus dari institusi Polri kepada masyarakat setempat.
"Program 'Jumat Berbagi' ini adalah wujud nyata rasa empati dan silaturahmi kami kepada warga. Kami ingin memastikan bahwa kehadiran Polsek Sepauk tidak hanya dirasakan saat ada penegakan hukum, tetapi juga hadir membawa keberkahan dan kehangatan bagi saudara-saudara kita yang membutuhkan," ujar IPTU Abdul Hadi.

Suasana haru dan hangat menyelimuti saat petugas menyerahkan bantuan secara langsung di depan teras rumah warga. Para penerima bantuan menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasinya atas kepedulian yang ditunjukkan oleh jajaran Kepolisian Sektor Sepauk.
Melalui kegiatan rutinitas positif ini, diharapkan hubungan harmonis serta kemitraan antara Polri dan masyarakat di Kecamatan Sepauk dapat semakin erat, menciptakan situasi lingkungan yang aman, kondusif, dan penuh rasa kekeluargaan.


Penulis: Bambang